RANGKUMAN MATERI PENJAJAHAN KOLONIAL BELANDA DI INDONESIA
Peristiwa-peristiwa di Eropa yang menjadi latar belakang bangsa Eropa melakukan penjelajahan ke Asia adalah:1. Ditutupnya pelabuhan Konstantinopel oleh bangsa Turki Utsmani.
2. Ditutupnya pelabuhan Lisbon karena spanyol bertikai dengan portugis dan Negara Negara sekitarnya.
3. Dendam karena kekalahan dalam Perang salib.
4. Tertantang karena mendengarkan cerita-cerita para penjelajah.
Faktor pendorong bangsa Eropa melakukan penjelajahan adalah ;1. Kemajuan di Bidang Iptek, seperti ditemukannya kompas dan perahu layar.
2. Kisah perjalanan Marcopolo dan pedagang Asia yang sampai ke Indonesia.
3. Semangat Reconquesta (jiwa petualang).
4. Penemuan Copernicus yang didukung Galileo yang menyatakan bahwa bumi itu bulat.
5. Keinginan untuk menyebarkan agama Nasrani
Pelopor penjelajahan samudra adalah bangsa Portugis dan Spanyol, antara lain;1.
Bartholomeus Diaz, berhasil menyusuri pantai barat Afrika sampai di
Ujung Afrika Selatan yang kemudian disebut Tanjung Harapan (Cape Of Good
Hope).
2. Vasco da Gama, berhasil mendarat di Calicut, India.
3. Alfonso de Albuquerque, berhasil menundukkan malaka (1511) dan Maluku (1512).
4. Christopher Columbus, Berhasil menyebrangi Samudra Atlantik mendarat di kepulauan Bahama dan menemukan Benua Amerika.
5. Ferdinand de Magelhaens, berhasil tiba di Filiphina
6. Cortez, berhasil menduduki Mexico (1519) dengan menakhlukkan bangsa Indian Aztec dan Maya.
7. Pizarro, berhasil menakhlukkan kerajaan Inca di Peru.
A. Kedatangan Bangsa Belanda ke Indonesia sampai dengan Terbentuknya VOC.
Pada
tahun 1602 (cari tepatnya), dibentuklah VOC (Vereenigde Oost Indische
Compagnie), atau Persekutuan Maskapai Perdagangan Hindia Timur (cukup
disingkat Kongsi dagang milik Belanda) dibawah pimpinan .
Tujuan dibentuknya VOC adalah :a. Menghindari persaingan tidak sehat diantara sesame pedagang Belanda.
b. Memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dengan pedagang dari bangsa lain.
c. Membantu dana pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi konflik dengan Spanyol.
Kekuatan
VOC adalah strategi dagang dan system pengorganisasian yang rapi.
Sumber dana VOC berasal dari 6 kota pelabuhan di Belanda. Perwakilan
tersebut dinamakan Heeren XVII (tuan-tuan Ketujuh Belas) yang terdiri 8
perwakilan kota-kota pelabuhan dagang. VOC berkewajiban melaporkan hasil
keuntungan dagangnya kepada Staten Generaal (Parlemen Belanda).
Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, VOC diberi hak Istimewa (hak Octroi), yaitu :a. Dianggap sebagai wakil pemerintah Belanda di Asia.
b. Hak monopoli dagang di wilayah-wilayah antara Amerika Selatan dan Afrika
c. Hak memiliki angkatan perang dan membangun benteng pertahanan
d. Hak menyatakan perang dan atau membuat perjanjian secara adil dengan penguasa pribumi
e. Hak mengangkat pegawai
f. Hak memungut pajak
g. Hak melakukan pengadilan dan hak mencetak serta menyebarkan uang sendiri.
Beberapa Kebijakan yang diberlakukan oleh VOC di Indonesia antara lain :Kebijakan
mereka berpusat pada satu kebijakan tunggal yaitu “ MONOPOLI DAGANG
SELUAS-LUASNYA”. Namun ada beberapa kebijakan yang mendukung hal
tersebut :
a. Verplichte Leverantie = Penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditentukan VOC.
b. Contingenten = Kewajiban bagi rakyat untuk membayar pajak berupa hasil bumi.
c.
Ekstirpasi = Hak VOC untuk menebang atau menggagalkan panen
rempah-rempah agar tidak terjadi Over Produksi yang dapat menurunkan
harga rempah-rempah.
d. Peraturan tentang ketentuan areal dan jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam.
e.
Pelayaran Hongi, yaitu pelayaran dengan menggunakan perahu Kora-kora
(perahu perang) untuk mengawasi pelaksanaan monopoli dagang VOC dan
menindak pelanggarnya.
Sebab-sebab kejatuhan VOC ;a. Biaya perang yang besar dalam menghadapi perlawanan Bangsa Indonesia sehingga menghabiskan kas Negara.
b.
Gaji pegawai yang rendah dan tidak sesuai dengan tugas dan
tanggungjawabnya sehingga mendorong mereka melakukan Korupsi. Korupsi
tersebut otomatis menjadikan pemasukan Negara berkurang drastic.
c. Kekalahan VOC menghadapi persaingan dagang dengan pedagang Eropa maupun pedagang Asia lainnya.
d. Hutang VOC yang besar akibat dalam keadaan merugi tetapi tetap membayarkan keuntungan kepada pemegang Saham.
e.
Terjadinya perang Inggris, Belanda dan Perancis sehingga menjadikan
jalur perdagangan tidak aman dan adanya blokade-blokade dagang.
2. Masa Pemerintahan Herman W. Daendles Langkah-langkah pembaharuan yang harus dilakukan Daendles :a. Dalam bidang pemerintahan:1. Pusat pemerintahan (weltevreden) dipindahkan agak masuk kedaerah pedalaman.
2. Membentuk secretariat Negara (Algement secretaric).
3.
Membagi pulau jawa menjadi 9 prefektur dan 31 Kabupaten. Setiap
prefektur dikepalai oleh seorang residen yang langsung dibawah
pemerintahan Wali Negara (Daendles). Setiap residen membawahi beberapa
bupati.
4. Para bupati dijadikan sebagai pegawai pemerintah dan diberi jabatan berdasarkan kepegawaian pemerintah Belanda, dan digaji.
b. Dalam bidang hukum dan peradilan membentuk 3 jenis peradilan berdasarkan ras, yaitu peradilan orang Eropa, Orang Pribumi dan pengadilan untuk orang timur asing.
c. Dalam bidang militer dan pertahanan :1. Membangun jalan Anyer-Panarukan.
2. Menambah jumlah angkatan perang dari 3000 menjadi 20000
3. Membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang
4. Membangun pangkalan angkatan laut di Ujung Kulon dan Surabaya.
5. Membangun benteng-benteng pertahanan
6. Meningkatkan kesejahteraan prajurit.
d. Dalam bidang ekonomi dan keuangan :
1. Membentuk dewan pengawas keuangan Negara (Algemene Rekenkaer).
2. Mengeluarkan uang kertas.
3. Memperbaiki gaji pegawai
4. Pajak in natura (contingenten) dan Verplichte Leverantie.
5. Mengadakan monopoli perdagangan bebas
6. Mengadakan preanger stelsel.
e. Dalam bidang social :1. Pemberlakuan kerja rodi
2. Mengembangkan perbudakan
3. Menghapuskan upacara penghormatan kepada residen, sunan / sultan
4. Membuat jaringan pos distrik dengan menggunakan kuda pos.
3. Masa Pemerintahan Raffles
Kebijakan utama Raffles adalah Pertanian Bebas (petani pribumi bebas
menanm tanaman apa saja, baik kebutuhan sendiri maupun tanaman ekspor)
& Sewa Tanah (Landrent).
Pembaharuan & Kebijakan Raffles adalah :a. Bidang pemerintahan1.
Membagi pulau Jawa menjadi 18 Karisidenan. Setiap karisidenan dibagi
menjadi beberapa distrik, setiap distrik terbagi beberapa divisi
(kecamatan) dan setiap divisi merupakan kumpulan beberapa desa.
2. Mengganti system pemerintahan feudal menjadi system pemerintahan colonial bercorak Barat.
3. Bupati-bupati dijadikan pegawai pemerintah colonial yang langsung di bawah pemerintahan pusat.
b. Bidang Ekonomi dan Keuangan1.
Petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor dan pemerintah
berkewajiban membuat pasar untuk merangsang petani menanam tanaman
eksopor.
2. Penghapusan pajak hasil bumi (Contingenten) dan system penyerahan wajib.
3.
Penetapan sewa tanah (landrent). Petani pribumi dianggap sebagai
penyewa tanah pemerintah sehingga tanah yang dikelola oleh petani harus
membayar pajak.
4. Pemungutan pajak awalnya secara perorangan, tetapi
karena petugas tidak cukup maka dipungut perdesa dan dibantu oleh
Bupati dan kepala desa.
5. Mengadakan monopoli garam dan minuman keras.
c. Bidang Hukum.Membentuk badan penegak hukum yaitu Court of Justice (tingkat residence), Court of Request (divisi) dan police magistrate.
d. Bidang Sosial.1. Menghapuskan kerja rodi
2. Penghapusan perbudakan
3. Peniadakan hukumam-hukuman yang kejam dan menyakiti.
e. Bidang ilmu pengetahuan dan budaya.1. ditulisnya buku tentang History of Java
2. mendukung Bataviaach Genootschap, sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan.
3. Ditemukannya bunga Rafflesia Arnoldi.
4. Dirintisnya pembangunan Kebun Raya Bogor.
Hambatan-hambatan yang dialami oleh Raffles :a. Keuangan Negara dan pegawai yang cakap sangat terbatas.
b.
Masyarakat Indonesia masih sangat tradisional dalam pertanian, bertani
hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan tidak tertarik untuk menanam
tanaman ekspor dunia.
c. System ekonomi yang sangat tradisional dan
belum mengenal system peredaran uang. (ini juga penyebab gagalnya system
Landrent, karena pajak yang dibayarkan harus dalam bentuk uang,
sedangkan masyarakat belum mengenal dengan baik system uang tersebut).
d.
Belum adanya pengukuran tanah milik penduduk secara tepat serta
kepemilikan tanah yang berdasarkan warisan, sehingga menyulitkan untuk
menentukan berapa luas tanah yang kena pajak dan siapa yang akan
membayar pajak.
e. Adanya pejabat yang korup dan bertindak sewenang-wenang.
f. Pajak terlalu tinggi sehingga banyak tanah yang tidak digarap.
4. Masa Pemerintahan Van Den Bosch. Ketentuan Tanam Paksa (culture Stelsel), adalah :
1. penyediaan tanah untuk tanam paksa berdasarkan persetujuan penduduk.
2. Tanah yang diberikan tidak lebih dari seperlima
3. Tanah tersebut bebas pajak
4. Kelebihan hasil panen akan diberikan kepada petani
5. Pekerjaan menanam padi tidak lebih dari waktu menanm padi.
6. Kegagalan panen yang bukan kesalahan petani merupakan tanggungjawab pemerintah.
7. Bagi yang tidak memiliki tanah dipekerjakan dipabrik atau perkebunan pemerintah.
8. Pelaksanaannya oleh pemimpin pribumi.
Penyimpangan-penyimpangan kebijakan tanam paksa :1. Perjanjian penyediaan tanah dilakukan dengan paksaan.
2. Tanah yang digunakan lebih dari seperlima.
3. Pengerjaan tanah untuk tanam paksa melebihi waktu tanam padi.
4. Tanah tersebut masih dikenai pajak.
5. Kelebihan hasil panen tidak diberikan kepada petani.
6. Kegagalan panen menjadi tanggungan petani.
7. Buruh dijadikan tenaga paksaan
5. Politik Pintu Terbuka. Latar belakang pemberlakuan kebijakan tersebut :
a. tanam Paksa
b. berkembangnya paham liberalism di Eropa.
c. Kemenangan partai liberal di Belanda
d. Traktat Sumatra 1871
Landasan
utama pelaksanaan kebijakan adalah pembebasan lahan tidak lagi dimiliki
oleh Negara belanda saja namun di tuntut untuk di buka bagi pihak
swasta dan pemilik modal yang ingin beriventasi di Indonesia.
Akibat system politik liberal colonial.a. Bagi Belanda1. Memberikan keuntungan besar bagi kaum swasta Belanda dan colonial Belanda
2. Hasil-hasil produksi perkebunan dan pertambangan mengalami kemajuan.
3. Negeri Belanda menjadi pusat perdagangan.
b. Bagi Indonesia1. Kemerosotan kesejahteraan penduduk.
2. Adanya krisis perkebunan tahun 1885
3. Menurunnya konsumsi bahan makanan, terutama beras.
4. Menurunnya usaha kerajinan rakyat
5. Rakyat menderita dengan diterapkannya kerja rodi.
6. Politik Etis Latar belakang pemberlakuan kebijakan :
a. System ekonomi liberal tidak mengubah nasib rakyat.
b. Tanam paksa memberi keuntungan kepada Belanda tetapi penderitaan bagi rakyat.
c. Belanda melakukan penekanan dan penindasan terhadap rakyat.
d. Rakyat banyak yang kehilangan tanahnya.
e. Adanya kritikan keras di Negeri Belanda terhadap praktik colonial Belanda.
Isi kebijakan Politik Etis adalah Irigrasi (pengairan), Emigrasi (perpindahan penduduk), edukasi (pendidikan).
Politik etis mengalami kegagalan, penyebabnya adalah :a. Sistem ekonomi liberal hanya member keuntungan yang besar bagi belanda.
b. Sangat sedikit penduduk pribumi yang memperoleh keuntungan dan kedudukan yang baik.
c. Pegawai negeri golongan pribumi hanya dijadikan alat.
Pengaruh kebijakan Kolonial dalam kehidupan social masyarakat Indonesia;1. Indonesia mengenal system ekonomi uang dan mulai meninggalkansistem barter.
2. Indonesia mengenal system peradilan dan hokum.
3. Masyarakat Indonesia berada di golongan social ketiga setelah Belanda dan Eropa di strata satu dan Cina di strata kedua.
4. Indonesia mengenal cara bertanam yang baik dan tanaman yang laku di pasaran Eropa.
5.
Indonesia mengenal peralatan industry dan mengalami kemajuan dalam
bidang teknologi baik dalam transportasi, industry dan komunikasi.
6. Dll
Perlawanan Masyarakat Indonesia terhadap BelandaSebelum Tahun 18001. Perlawanan Sultan Baabullah menentang Portugis (Ternate)
2. Dipati Unus menyerang porugis di Malaka.
3. Panglima Fatahillah menduduki Jawa Barat.
4. Sultan Iskandar Muda menyerang Portugis.
Sesudah Tahun 18001. Perlawanan rakyat Maluku di bawah Pattimura
2. Perang Paderi (Imam Bonjol)
3. Perang di Ponegoro
4. Perang Aceh
5. Perang Bali
6. Perang Bone
7. Perang Banjarmasin, dll
